KOTABARU - Bupati Kotabaru Irhami Ridjani mengharapkan kepada aparatur pemerintah Kabupaten Kotabaru, dapat membedakan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang disubdisi pemerintah dan non subsisi.
Ungkapan ini, dikemukan Irhami, tidak cuma sebagai tindak lanjut penggunaan bbm yang tepat sasaran, seperti diprogramkan pemerintah.
Tidak terkecuali pengendaliannya dianggap perlu dilakukan secara intens. Diharapkan penyaluran bbm subsidi menjadi tepat sasaran sesuai dengan peruntukan, yakni masyarakat golongan tidak mampu.
Imbauan itu, diungkapkan kepada 100 orang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten Kotabaru, yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, di Hotel Grand Surya, hari ini.
"Pelatihan dan penyuluhan ini guna meneruskan program pemerintah terkait penggunaan BBM subsidi dan non bersubsidi," ujarnya.
Ditambahkan, pendikan dan pelatikan ini, juga salah satu cara untuk pencapaian target diinginkan pemerintah, konsumsi bbm tertentu tidak lebih dari 40 juta KL (kilo liter) pada 2012.
Selain penghematan bbm melalui pelaksanaan mengacu pada peraturan presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012. Dengan harapan, dapat menjaga agar konsumsi BBM tertentu dapat dikurangi dari 47 juta KL menjadi 44 juta KL.
Dengan pembatasan, terlebih pada peningkatan pengawasan distribusi dapat menghemat bbm subsidi.
Sementara itu, pendidikan dan pelatihan penyuluh lapangan, ini dilaksanakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui Badan Pendidikan dan Latihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusdiklat Migas Cabang Cepu.
Todo Hutmatua Simalimata, instruktur pelatihan, mengatakan, selain pns, juga diikuti peserta dari TNI serta Polri.
Todo menambahkan, dalam diklat ini, ada empat materi diberikan kepada peserta yaitu, antara lain; apa itu produk bbm, bagaimana penggunananya, bagaimana pengendalian listrik yang menggunakan bbm, serta teknik berkomunikasi yang baik.
Dengan harapan, kata dia, supaya diklat ini dapat memberikan kesan baik kepada orang lain.
Program pelatihan ini dilakukan di 40 kota se-Indonesia. Sebelumnya pada tahun lalu, sebanyak 47 kota melaksanakan.
Ungkapan ini, dikemukan Irhami, tidak cuma sebagai tindak lanjut penggunaan bbm yang tepat sasaran, seperti diprogramkan pemerintah.
Tidak terkecuali pengendaliannya dianggap perlu dilakukan secara intens. Diharapkan penyaluran bbm subsidi menjadi tepat sasaran sesuai dengan peruntukan, yakni masyarakat golongan tidak mampu.
Imbauan itu, diungkapkan kepada 100 orang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten Kotabaru, yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, di Hotel Grand Surya, hari ini.
"Pelatihan dan penyuluhan ini guna meneruskan program pemerintah terkait penggunaan BBM subsidi dan non bersubsidi," ujarnya.
Ditambahkan, pendikan dan pelatikan ini, juga salah satu cara untuk pencapaian target diinginkan pemerintah, konsumsi bbm tertentu tidak lebih dari 40 juta KL (kilo liter) pada 2012.
Selain penghematan bbm melalui pelaksanaan mengacu pada peraturan presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012. Dengan harapan, dapat menjaga agar konsumsi BBM tertentu dapat dikurangi dari 47 juta KL menjadi 44 juta KL.
Dengan pembatasan, terlebih pada peningkatan pengawasan distribusi dapat menghemat bbm subsidi.
Sementara itu, pendidikan dan pelatihan penyuluh lapangan, ini dilaksanakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui Badan Pendidikan dan Latihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusdiklat Migas Cabang Cepu.
Todo Hutmatua Simalimata, instruktur pelatihan, mengatakan, selain pns, juga diikuti peserta dari TNI serta Polri.
Todo menambahkan, dalam diklat ini, ada empat materi diberikan kepada peserta yaitu, antara lain; apa itu produk bbm, bagaimana penggunananya, bagaimana pengendalian listrik yang menggunakan bbm, serta teknik berkomunikasi yang baik.
Dengan harapan, kata dia, supaya diklat ini dapat memberikan kesan baik kepada orang lain.
Program pelatihan ini dilakukan di 40 kota se-Indonesia. Sebelumnya pada tahun lalu, sebanyak 47 kota melaksanakan.
0 komentar:
Posting Komentar